Rencana Kerja Pemerintah Desa 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelummnya , prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam. RKP-Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pemerintahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
5. Sebagai bahan dan atau dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran;
6. Sebagai bahan dan atau dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ Kades), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).

1.3.2 MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) adalah sebagai berikut :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat;
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.